Testing

Sekretaris Komite Aksi Daerah PBPTA Kukar HM Syamsie Juhri mengatakan sosialiasi itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta dan masyarakat umum yang memiliki sektor usaha untuk turun berperan aktif di dalamnya dalam upaya PBPTA. Kemudian meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait dalam pembinaan dan penanganan PBPTA.

"Serta memberikan kesadaran kepada masyarakat luas, termasuk dunia usaha tentang bahaya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak," ujar Syamsie yang juga Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan Kukar, saat membuka kegiatan tersebut. Dikatakan bahwa kegiatan tersebut merupakakan tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009, tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah,Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam PBPTA. 

Syamsie mengatakan Pemkab Kukar sejak 2004 sudah memiliki Perda yang mengatur larangan bagi pekerja anak, dan  sanksi bagi orng tua yang mempekerjakan anak yaitu Perda No 9 tahun 2004. Penghapusan pekerja anak di Kukar merupakan realisasi dari keberhasilan program Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA)  yang dicanangkan pada 2002 lalu. Target ZPBA yang sudah dicapai adalah zero (nol) pekerja anak dibawah usia 15 tahun sampai dengan tahun 2008, dan zero pekerja anak dibawah 18 tahun sampai dengan tahun 2012. "Jadi kegiatan ini merupakan upaya Pemkab guna terus mencegah atau mengatasi adanya aktivitas pekerjan terburuk terhadap anak," ujarnya.

Adapun beberapa hal yang merupakan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan segala bentuk pekerjaan berupa eksploitasi secara fisik maupun ekonomi terhadap anak. Diantaranya yaitu dilacurkan, bekerja di pertambangan, bekerja di sektor kontruksi, bekerja sebagai pemulung sampah, dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak, bekerja di jalan, bekerja sebagai pembantu rumah tangga, bekerja di industri rumah tangga, bekerja di perkebunan, bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu, bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

"Praktek mempekerjakan anak pada berbagai jenis pekerjaan terburuk seperti yang tersebut di atas tidak boleh terjadi, karena merendahkan harkat dan martabat manusia khususnya anak-anak serta merampas kemerdekaan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar," tegasnya.

Pada sosialisasi tersebut disampaikan materi peran dan tanggung jawab dalam program PBPTA dan Permendagi nomor 6 tahun 2009 oleh Syamsie Juhri, kemudian pola penanganan pekerja anak disampaikan oleh Dodi Sutriadi Iskandar dari Disnakertrans Kukar. Materi selanjutnya yaitu Peran serta Dinas Pendidikan Kukar dalam upaya PBPTA oleh Lucy Yulidasari, sosialisasi Perda Kabupaten Kukar nomor 20 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlinndungan anak disampaikan Lilis Mardiana dari Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kukar. Kemudian sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peradilan Anak disampaikan AIPTU Irma Ikawati dari Polres Kukar, dan materi Peran Dinas Sosial Dalam PBPTA disampaikan oleh Sunarko.

Diharapkan peserta dapat menyampaikan Sosialisasi PBPTA tersebut kepada keluarga dan kepada orang-orang di sekitar agar dapat mengetahui tentang bahaya bagi pekerja anak. "Dengan adanya sosialisasi ini kami berharap adanya sinergisitas baik Pemerintah, dunia usaha dan seluruh lapisan masyarakat berupaya untuk mencegah atau menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak," demikian ujarnya. (hayru;hmp03)